Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

04/13/2006

Jangan Samakan Islam dengan Arab

KH Abdurrahman Wahid, mantan orang nomor satu di negeri ini, kembali mengingatkan pentingnya menolak penyeragaman cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama dan bernegara. Berikut wawancara M. Guntur Romli dan Alif Nurlambang dengan Gus Dur di Radio Utan Kayu Sabtu (1/4/2006).

Akhir-akhir ini ada polemik Perda Tangerang tentang pelacuran dan RUU Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Apa komentar Anda?
Perda Tangerang maupun RUU APP yang kini diributkan, harus jelas dulu siapa yang merumuskan dan menentukannya. Pelacuran memang dilarang agama, tapi siapakah pelacur itu? Jangan-jangan, yang kita tuduh pelacur justru bukan pelacur.

Dari dulu memang ada dua hal yang perlu kita perhatikan sebelum menetapkan UU. Pertama, siapa yang merumuskan. Kedua, apakah dia memiliki hak antara pelaksana dan pihak lain. Contoh paling jelas adalah soal definisi pornografi. Ketika tidak jelas ini dan itu pornonya, yang berhak menentukan adalah Mahkamah Agung.

Salah satu dasar munculnya perda-perda seperti itu adalah alasan otonomi daerah. Menurut Anda bagaimana?
Otonomi daerah tidak mesti sedemikian jauh. Dia harus spesifik. Seperti salah satu negara bagian Amerika Serikat, Louisiana, yang masih melandaskan diri pada UU Napoleon dari Prancis, walaupun negara-negara bagian lain menggunakan UU Anglo-Saxon.

Perbedaan tersebut sudah dijelaskan dalam UUD mereka sejak awal, bukan ditetapkan belakangan dan secara serampangan. Untuk Indonesia, daerah-daerah mestinya tidak bisa memakai dan menetapkan peraturan sendiri-sendiri. Itu bisa kacau.

Bagaimana kalau otonomi daerah juga mengatur persoalan agama?
Otonomi daerah itu perlu dipahami sebagai kebebasan melaksanakan aturan, bukan kebebasan menetapkan UU. Pengertian otonomi daerah itu bukan seperti yang terjadi sekarang ini; daerah mau merdeka di mana-mana dan dalam segala hal. Sikap itu tidak benar.

Apakah beberapa daerah yang mayoritas nonmuslim seperti NTT, Papua, Bali, dan lain-lain dibolehkan menerapkan aturan agama mereka masing-masing dengan alasan otonomi daerah?
Iya nggak apa-apa. Itu konsekuensinya kan? Makanya, kita tidak usah ribut-ribut soal perda dan aturan yang berasal dari satu agama. Dulu pada 1935, kakek saya dari ayah (almarhum KH Hasyim Asy’ari, Red) sudah ngotot berpendapat bahwa kita tidak butuh negara Islam untuk menerapkan syariat Islam. Biar masyarakat yang melaksanakan (ajaran Islam, Red), bukan karena diatur oleh negara.

Alasan kakek saya berpulang pada perbedaan-perbedaan kepenganutan agama dalam masyarakat kita. Kita ini bukan negara Islam, jadi jangan bikin aturan-aturan yang berdasarkan pada agama Islam saja.

Ada yang berpendapat dengan RUU APP dan sejumlah perda syariat, Indonesia akan "diarabkan". Anda setuju?
Iya betul, saya setuju dengan pendapat itu. Ada apa sih sekarang ini? Ngapain kita ngelakuin gituan. Saya juga bingung; mereka menyamakan Islam dengan Arab. Padahal, menurut saya, Islam itu berbeda dengan Arab. Tidak setiap yang Arab itu mesti Islam. Contohnya tidak usah jauh-jauh. Semua orang tahu pesantren itu lembaga Islam, tetapi kata pesantren itu sendiri bukan dari Arab kan? Ia berasal dari bahasa Pali, bahasa Tripitaka, dari kitab agama Buddha.

Kalau syariat Islam diterapkan di Indonesia secara penuh, bagaimana nasib warga nonmuslim?
Ya, itulah… Kita tidak bisa menerapkan syariat Islam di Indonesia kalau bertentangan dengan UUD 45. Dan, pihak yang berhak menetapkan aturan ini adalah Mahkamah Agung. Hal ini menjadi prinsip yang harus kita jaga bersama-sama. Tujuannya agar negeri kita aman. Jangan sampai kita ini, dalam istilah bahasa Jawa, usrek (Red: ribut) terus. Kalau kita usrek, gimana mau membangun bangsa? Ribut melulu sih... Persoalannya itu-itu saja.

Bagaimana barang dan tayangan erotis yang kini dianggap sudah akrab dalam masyarakat kita?
Erotisme merupakan sesuatu yang selalu mendampingi manusia, dari dulu hingga sekarang. Untuk mewaspadai dampak erotisme itu, dibuatlah pandangan tentang moral. Dan moralitas berganti dari waktu ke waktu. Dulu pada zaman ibu saya, perempuan yang pakai rok pendek itu dianggap cabul. Perempuan mesti pakai kain sarung panjang yang menutup hingga mata kaki.

Sekarang standar moralitas sudah berubah. Memakai rok pendek bukan cabul lagi. Karena itu, kalau kita mau menerapkan suatu ukuran atau standar untuk semua, itu sudah pemaksaan. Sikap ini harus ditolak. Sebab, ukuran satu pihak bisa tidak cocok untuk pihak lain.

Contoh lain adalah tradisi tari perut di Mesir yang tentu saja perutnya terbuka lebar dan bahkan kelihatan puser. Mungkin bagi sebagian orang, tari perut itu cabul. Tapi di Mesir, itu tarian rakyat; tidak ada sangkut-pautnya dengan kecabulan.

Jadi, erotisme itu tidak mesti cabul, Gus?
Iya, tidak bisa. Anda tahu, kitab Raudlatul Mu’aththar (The Perfumed Garden, Kebun Wewangian) itu merupakan kitab bahasa Arab yang isinya tata cara bersetubuh dengan 189 gaya, ha-ha-ha.. Kalau gitu, kitab itu cabul, dong? ha-ha-ha…

Juga ada kitab Kamasutra. Masak semua kitab itu dibilang cabul? Kadang-kadang saya geli, mengapa kiai-kiai kita, kalau dengerin lagu-lagu Ummi Kultsum -penyanyi legendaris Mesir- bisa sambil teriak-teriak "Allah… Allah…" Padahal, isi lagunya kadang mengajak orang minum arak, ha-ha-ha..

Sangat saya sayangkan, kita mudah sekali menuding dan memberi cap sana-sini; kitab ini cabul dan tidak sesuai dengan Islam serta tidak boleh dibaca.

Bagaimana soal tak boleh membuka dan melihat aurat dan karena itu orang bikin aturan soal aurat perempuan lewat perda-perda?
Menutup aurat dalam arti semua tubuh tertutup itu baik saja. Namun, belum tentu kalau yang disebut aurat itu kelihatan, hal itu tidak baik. Aurat memiliki batasan maksimal dan minimal. Nah, bukan berarti batasan minimal itu salah.

Kesalahan RUU yang ingin mengatur itu adalah menyamakan batasan maksimal dan minimal dalam persoalan aurat. Sikap itu merupakan cara pandang yang salah. Kemudian, yang disebut aurat itu juga perlu dirumuskan dulu sebagai apa.

Cara pandang seorang sufi berbeda dengan ahli syara’ tentang aurat. Demikian juga dengan cara pandang seorang budayawan. Tukang pakaian melihatnya beda lagi; kalau dia tak bisa meraba-raba, bagaimana bisa jadi pakaian… ha-ha-ha.. Batasan dokter beda lagi. Kerjanya kanngutak-ngutik, dan buka-buka aurat, itu, he-he-he.(*)

02:10 Posted in culture | Permalink | Comments (0)

04/06/2006

Pesan di Balik Rencana Suaka

“Kami sudah tidak merasa aman lagi hidup di negara sendiri. Maka dari itu kemungkinan kami akan meminta suaka politik ke negara lain.”

‘Ancaman’ itu dilontarkan penasihat organisasi Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat (NTB), Shamsir Ali, pasca penyerangan ribuan massa terhadap penganut Jemaah Ahmadiyah di perumahan Bumi Asri, Dusun Ketapang Orong, Desa Gegerung, Lingsar, Lombok Barat (Lobar), 4 Februari 2006 silam. Peristiwa kekerasan yang kembali menimpa ini, memantik keinginan warga Jemaah Ahmadiyah mengajukan suaka politik ke luar negeri, seperti Australia, Kanada, Perancis dan sejumlah negara Eropa lainnya.

Rencana suaka itu bisa dimaklumi, jika melihat grafik kekerasan atas warga Jemaah Ahmadiyah dari tahun ke tahun yang tak kunjung reda. Pada September 2002 lalu misalnya, sebanyak 300 warga Jemaah Ahmadiyah harus meninggalkan Pancor Lombok Timur (Lotim) karena diusir warga setempat. Juni 2003, sebanyak 35 KK warga Jemaah Ahmadiyah di Sambi Elen, Lobar juga diusir warga. Kasus pengusiran ini bahkan berujung pada meninggalnya seorang warga Jemaah Ahmadiyah.

Dan terakhir, sedikitnya 147 warga Jemaah Ahmadiyah menjadi korban pengusiran serta aksi pembakaran dan perusakan di Lobar 4 Februari tadi. Belum lagi kekerasan atas mereka yang terjadi di Kampus al-Mubarak Parung 2005, Bulukumba, dan sebagainya. Akumulasi kekerasan disebabkan ketidaktegasan pemerintah menegakan konstiusi yang melindungi seluruh warganya. Seperti kata Gus Dur, “pemerintah penakut. Isinya orang penakut semua tidak berani menegakkan UUD.”

Tak pelak lagi, pro-kontra bermunculan menyikapi rencana pengajuan suaka oleh warga Jemaah Ahmadiyah NTB itu. Departemen Luar Negeri (Deplu) misalnya, menegaskan bahwa tidak ada landasan hukum apapun yang membenarkan para pengikut Jemaah Ahmadiyah di NTB itu meminta suaka politik ke negara lain. Menurut juru bicara Deplu, Desra Percaya, Konvensi Jenewa Tahun 1951 menyatakan, seseorang bisa mendapatkan suaka politik jika terdapat ancaman atas agama, kelompok etnis, kelompok tertentu, dan asosiasi politik. Dan ancaman itu harus dilakukan oleh negara. Karenanya, mengacu konvensi ini, warga Jemaah Ahmadiyah tidak dibenarkan mengajukan suaka karena yang terjadi lebih merupakan konflik hubungan antarmasyarakat, bukan dengan negara.

Sebaliknya, Koordinator Kontras Usman Hamid berpendapat, rencana pengajuan suaka oleh warga Jemaah Ahmadiyah itu sah-sah saja. Karena hak mencari suaka adalah hak yang juga dilindungi hukum nasional. Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bisa menjadi acuan pembenaran ini dengan alasan, warga Jemaah Ahmadiyah dalam rangka mencari rasa aman. Selain itu, imbuh Usman, UUD 1945 dan UU No. 30 Tahun 1999 juga melindungi hak-hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri. “Karenanya, tidak ada alasan melarang mereka meminta suaka, jika rasa aman sudah tidak mereka dapati di negeri ini.”

Sedang Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Azyumardi Azra menegaskan, bangsa Indonesia yang menekankan keindonesiaan dan keislaman tidak akan menginginkan terjadinya permintaan suaka yang dilakukan warga Jemaah itu. Jika hal itu terjadi, yang rugi bukan hanya umat Islam, tapi juga bangsa Indonesia.

Terlepas pro-kontra ‘sah-tidak sah’ suaka itu, yang penting diangkat adalah apa pesan di balik rencana pengajuan suaka yang menjadi ‘tamparan hebat’ bagi pemerintah itu?

Pertama, rencana suaka itu, secara kasat mata dan gamblang menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi mampu melindungi warganya, sehingga kekerasan atas nama agama terus-menerus terjadi tahun demi tahun. Dan ironisnya, setiap kali terjadi kekerasan, setiap itu pula pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Pelaku kekerasan yang ‘nampak di depan hidung’, juga dibiarkan begitu saja laksana orang ‘tak berdosa’. Karena itu, rencana suaka itu bisa dimaknai sebagai ‘kekesalan’ dan bahkan ‘keputusasaan’ warga Jemaah Ahmadiyah untuk mendapat perlindungan di negeri tercinta ini. Kenyataan ini menjadi ‘tamparan’ bagi pemerintah di era reformasi ini.

Kedua, rencana suaka itu, jelas akan mencoreng muka pemerintah Indonsia di mata internasional sebagai negara yang tidak melindungi ‘hak privat’ warganya. Dan inilah peristiwa pertama dalam sejarah Indonesia, bahwa pemeluk keyakinan tertentu tak lagi merasa aman sehingga harus mengajukan suaka politik ke negeri lain. Kesan selama ini bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk ramah penuh toleran, akan segera terkubur dalam-dalam. Lengkap sudah bukti bahwa Indonesia adalah negara yang tak mampu mengelola perbedaan dan heterogenitas warganya secara positif.

Ketiga, rencana suaka itu, juga kian membuktikan sekaligus mengukuhkan hasil penelitian Religious Freedom Reports 2005 yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat (AS), bahwa negeri ini mengidap aneka kekerasan dan diskriminasi akut atas nama agama. Bahkan, kekerasan atas nama agama itu seakan telah menjadi kegiatan rutin yang ‘terjadwal’, karena nyaris terjadi setiap tahunnya.

Keempat, rencana suaka itu, juga memberikan pesan penting berupa ‘kritikan’ bahwa pemerintah tak mampu lagi menjalankan amanat UUD 1945, utamanya Pasal 29, dengan benar. Dalam pasal itu dikatakan, ‘berkeyakinan’, apapun keyakinan itu, dijamin keberadaannya di negeri ini. Karenanya, jika pemerintah tak mampu lagi menjamin kelanggengan kebebasan privat yang krusial itu, saat itu juga pemerintah telah gagal menjalankan amanat UUD 1945.

Itulah pesan-pesan utama di balik rencana suaka Jemaah Ahmadiyah yang harus ditangkap oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus berani menindak tegas pelaku kekerasan atas nama agama (dan atas nama apapun), sehingga kepercayaan masyarakat pada perlindungan dan jaminan keamanan pemerintah kembali pulih. Sebaliknya, jika pemerintah tak mampu menangkap pesan-pesan itu, maka suaka demi suaka akan mewarnai perjalanan sejarah negeri ini ke depan. Dan itu berarti kerugian hebat bagi bangsa ini.[Nurul Huda Maarif] www.gusdur.net

03:30 Posted in culture | Permalink | Comments (0)